Puncak, "Etalase" Pelanggaran Tata Ruang

Puncak, “Etalase” Pelanggaran Tata Ruang

logo IPBPuncak, "Etalase" Pelanggaran Tata Ruang

Direktur Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Dr Ernan Rustiadi menilai, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menjadi etalase pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan banjir di wilayah hilir, termasuk Ibu Kota Jakarta.

Menurut Ernan, Jumat (19/2), di Bogor, tata ruang kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung seharusnya menjadi ikon dan etalase atau barometer idealisme pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

"Karena dampaknya berupa banjir bisa langsung dirasakan para pejabat di Jakarta yang berperan dalam pengelolaan tata ruang. Bahkan presiden pun pernah merasakan dampaknya," katanya.

Namun faktanya, lanjut dia, kawasan ini justru menjadi etalase kemewahan elite kota dengan vila-vilanya yang mempertontonkan secara jelas pelanggaran di atas penderitaan dan musibah yang menimpa masyarakat banyak.

Sebagai akibatnya, kata Ernan, kerawanan banjir dan longsor di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) makin meningkat karena daya dukung lingkungan menurun drastis, bahkan ancaman longsor dan banjir di kawasan Bogor pun juga makin meningkat.

Berdasar hasil kajian P4W IPB terhadap penggunaan lahan berdasar RTRW 2005-2025, ketidakkonsistenan tata ruang di kawasan Puncak paling parah terjadi di Kecamatan Cisarua dan Megamendung.

Sekitar 23,53 persen pemanfaatan lahan di kecamatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, katanya.

Di wilayah tersebut, sebagian hutan lindung telah berubah menjadi kebun teh dan semak sementara hutan konservasi sebagian telah berubah menjadi vila dan lahan pertanian.

Selain itu bentuk ketidakkonsistenan pemanfaatan tata ruang di kawasan tersebut juga terjadi di area hutan lindung (37,05 persen) dan hutan konservasi (17,53 persen).

"Fakta dan informasi mengenai pelanggaran tata ruang ini sudah jelas, tinggal bagaimana tindak lanjut berupa penyidikan," kata Ernan.

Ia mengaku hingga saat ini belum pernah mendengar ada penyidikan tata ruang dan polisi juga belum pernah menangani masalah pelanggaran tata ruang.

"Petugas penyidiknya saja sekarang ini sedang dilatih," katanya.

Ernan mengatakan, salah satu akar masalah tata ruang di kawasan Puncak adalah banyaknya konflik antarsektor dengan perundang-undangan yang ada.

"Konflik ini sudah berlangsung lama sehingga tidak akan selesai jika ditangani oleh menteri. Presiden harus turun tangan," katanya.

Kementerian Kehutanan, lanjut dia, juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Ia mencontohkan pelanggaran tata ruang di Desa Tugu Utara yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).

Siapkan Kompensasi

Sementara itu, Kasubdit Pembinaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II (Jawa-Bali), Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Raymond Kemur mengatakan, Pemerintah Daerah hendaknya berhati-hati dalam melakukan penertiban bangunan yang tidak sesuai tata ruang di Puncak.

"Jika pemilik bangunan sudah menaati rencana tata ruang yang berlaku sebelumnya, dan proses perizinannya juga sesuai aturan, maka Pemda harus memberikan kompensasi," kata Raymond.

Oleh karena itulah, lanjut dia, Pemerintah juga harus berhati-hati dalam membuat perencanaan tata ruang yang benar.

Raymond mengatakan, saat ini pihaknya tengah melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan pemanfaatan tata ruang.

"Jika kabupaten/kota tidak melakukan penyidikan, maka PPNS provinsi lah yang akan menyidik. Dan jika Pemprov tidak juga melakukan penyidikan, maka PPNS pusat yang akan melakukannya. Tentu saja kinerja pemda bersangkutan akan dipertanyakan," lanjut dia. [TMA, Ant]

Sumber : http://www.gatra.com

lppm

Leave a Reply

Close
Switch Language